TANTANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DALAM PERSAINGAN GLOBAL

 Perkembangan masyarakat industri dan pasca industri membuat banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, menjadi sekaligus berada di bawah empat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar.  Keempat proses ini sama-sama menimbulkan dampak yang demikian kuat sehingga dapat mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat sejak abad ke-21 yang umumnya dikenal sebagai permulaan era globalisasi.

Istilah globalisasi sudah memasyarakat di Indonesia sejak awal dekade 1990 an seiring dengan popularitas tulisan Alvin toffler, Powershift (1990), I dan dua tulisan JOHN NAISBITT, Megatrens 2000 (1990) dan Global Paradox (1994). Globalisasi yang dapat diartikan sebagai proses saling berhubungan yang mendunia antar individu, bangsa, negara dan berbagai organisasi kemasyarakatan, didukung oleh alat komunikasi yang berteknologi tinggi dan semakin kuatnya pengaruh politik, ekonomi, dan nilai-nilai sosial-budaya.  Globalisasi dalam berbagai bentuknya telah mengubah  kehidupan masyarakat di seluruh dunia.  Era globalisasi menimbulkan tantangan besar yang harus dihadapi setiap masyarakat baik dalam masa kini maupun dalam masa datang.

Pengaruh utama dari proses-proses globalisasi adalah keterbukaan, demokratis, dan persaingan dalam konteks kerja sama, dominasi kecerdasan intelektual (rasio atau nalar), dan sekularisme.  Proses asimilasi sudah mulai terlihat sejak dekade terakhir  abad ke-20 (Naisbit, 1995:88) sebagai bagian dari globalisasi, pengaruh Asia, terutama Asia Timur, Selatan dan Tenggara menjadi semakin kuat dan mendunia. Perubahan mendasar yang dibawa proses ini adalah percaya diri Asia yang semakin kuat dan pengaruh budaya Asia ke Barat dan Bagian dunia lainnya.  Beberapa pengaruh utama dari proses sistem informasi yang semakin canggih adalah semakin sarat-derasnya arus informasi, perkembangan kecerdasan intelektual dan emosional, simplifikasi, efisiensi, dan efektivitas dalam komunikasi, bahasa menjadi kebutuhan pokok, kemandirian memperoleh pengetahuan, dan perubahan sifat lembaga pendidikan (Tampubolon, 2001:11).

Hakikat manusia sebagai mahluk sosial, kebutuhan ekonomi, dan tersedianya sarana komunikasi dan transportasi modern merupakan tiga faktor penting yang saling berkaitan dan sekaligus mendorong terbentuknya wadah kerja  sama regional dan global.  Pengaruh globalisasi komunikasi dan informasi telah mengubah pola aliran informasi secara mendasar.  Globalisasi ekonomi ditandai dengan pasar  bebas, arus barang, jasa dan tenaga ahli akan melintasi batas negara mengalami hambatan.  Beberapa bentuk wadah kerja sama regional dan global dalam bidang ekonomi adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Asia (AFTA), asosiasi perdagangan Dunia (WTO). Meskipun terlibat dalam wadah kerja sama, namun persaingan justru semakin ketat.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan dituntut untuk semakin berperan dalam memberikan  pelayanan, khususnya menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam situasi global. Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan daya saing tingkat tinggi, terutama yang dicapai melalui sistem pendidikan yang bermutu, merupakan faktor yang paling menentukan untuk dapat memenangkan persaingan dalam era globalisasi.

Uraian-uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan lembaga pendidikan dalam menghasilkan tenaga-tenaga akademik maupun profesional untuk merespon berbagai tantangan kehidupan dalam era globalisasi.  Zamroni (2000:90) mengemukakan bahwa permasalahan mulai dari krisis moneter, ekonomi, politik dan kepercayaan yang tengah melanda bangsa Indonesia  merupakan bukti bahwa sebagai bangsa kita sudah terseret dalam arus globalisasi.

Salah satu upaya untuk merespon dampak globalisasi adalah pentingnya mempertimbangkan suatu paradigma baru bagi pendidikan (Sidi, 2003: 23-25).  Untuk  menuju suatu masyarakat belajar (Learning Society), pendidikan yang lebih berorientasi pada teaching (mengajar) menjadi lebih berorientasi pada learning (belajar).  Paradigma Learning ini jelas terlihat dalam empat visi pendidikan menuju abad ke-21 versi UNESCO, yaitu, belajar berpikir (Learning to  know), belajar keterampilan dalam kehidupan (Learning to do), belajar hidup bersama (Learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (Learning to be).

Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus dilakukan untuk memenuhi isu manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan globalisasi, paling sedikit ada tiga pandangan filosofis yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengembangan atau reformasi pendidikan (Berquist, 1995), yaitu elistisme, populisme, dan integralisme.  Elitisme memandang bahwa pendidikan sangat  penting terutama  untuk mempertahankan  tradisi kebangsawanan dan penyebaran agama, dan tujuan adalah mutu, bukan pemerataan.  Elitisme modern memandang bahwa mutu tidak semata-mata berkaitan dengan keuangan, melainkan mutu dikaitkan dengan pemerataan, kelompok elit adalah kelompok the have. Dalam elitisme modern, pembatasan memperoleh pendidikan bukan lagi didasari faktor keturunan yang berkaitan  dengan  status sosial, melainkan pada kemampuan akademik dan kemampuan mutu, tetapi kemampuan khususnya kurang dalam pembiayaan. Karena itu, di samping kemampuan akademik, kemampuan ekonomi menjadi satu sarat penting dalam penerimaan siswa baru.

Pandangan kedua, populisme, timbul dan berkembang dalam era  modern masyarakat industri. Setelah revolusi industri, berkembang liberalisme yang mendorong perkembangan demokrasi, egalitarianisme, Individualisme dan sekularisme. Populasi memandang bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua warga masyarakat. Tujuan utama pendidikan adalah pemerataan untuk merespon tuntutan industrialisasi.

Pandangan ketiga, integralisme, timbul dan berkembang dalam dekade akhir era modern dan terus berkembang dalam era pasca industri (pascamodern). Penyelenggaraan pendidikan menurut pandangan ini bertujuan untuk mutu dan pemerataan. Keduanya harus terpadu atau terintegritaskan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mutu berarti kesesuaian dengan kebutuhan. mutu pendidikan adalah kesesuaian produknya dengan kebutuhan siswa, masyarakat dan dunia kerja.

Reformasi pendidikan, khususnya bidang kejuruan menuntut suatu kerangka berpikir baru atau paradigma baru dalam manajemen pendidikan, tujuan paradigma baru dalam manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu dengan memasukkan asas otonomi pendidikan untuk membuat sistemnya menjadi lebih dinamis, akuntabilitas agar otonomi terselenggarakan secara bertanggung jawab, akreditasi untuk menjamin mutu lulusan, dan evaluasi diri agar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan atas data dan informasi empiris (Jalal & Supriadi, 2001:363).

Pendidikan yang bermutu mempersiapkan SDM yang bermutu mutlak diperlukan untuk merespon tantangan kehidupan abad ke-21.  Dalam konteks ini perlu diimplementasikan paradigma baru pendidikan.  Dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu hendaknya diaplikasikan asas integralisme dan prinsip-prinsip filosofis total quality management (TOM) atau manajemen mutu terpadu (MMT). Hal ini  sejalan dengan kebijakan pembaharuan atau reformasi pendidikan yang ditetapkan MPR dalam GBHN 2009, (1) mutu dan pemetaan sama-sama diperhatikan; (2) pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan dilaksanakan dengan mengingatkan anggaran pendidikan secara berarti, termasuk kesejahteraan para guru, dan (3) program-program pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan global.

Dalam penerapan prinsip-prinsip Filosofis Manajemen Mutu Terpadu (MMT), terkandung pengertian-pengertian seperti tersajikan dalam kutipan di bawah ini: (1) Peningkatan mutu dan pemerataan diupayakan terpadu dan berkesinambungan; (2) Mutu diartikan sebagai kesesuaian sifat-sifat produk dengan kebutuhan pelanggan; (3) Rencana mutu didasarkan pada visi, misi dan kebutuhan obyektif pelanggan; (4) Sistem dan proses menjadi fokus menghasilkan produk, bukan produk itu sendiri; (5) Sifat pelayanan sangat diutamakan; (6) Pemberdayaan SDM secara bermutu sangat penting dengan mengembangkan situasi menang-menang (win-win solution); (7) Partisipasi aktif semua  pihak terkait melalui tim-tim kerja sama dalam organisasi; (8) Keberagaman diakomodasi dalam konteks keterpaduan dan tim kerja sama; (9) Kepemimpinan yang bermutu merupakan faktor penentu keberhasilan (Tampubolon, 2001:36).