Pendidikan dan politik, keduanya merupakan elemen penting dalam sistem
sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara
berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah, yang
satu sama lainnya tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal saling bahu
membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu
Negara, lebih dari itu juga saling menunjang dan saling mengisi.
Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat disuatu Negara.
Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik disuatu
Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya. Jadi
antara pendidikan dan politik itu mempunyai hubungan erat dan dinamis.
Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal
perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.
Diantara lembaga pendidikan Islam yang menjadi carong pesan politik, menurut Rasyid (1994: 6) adalah Madrasah Nizamiyah di Bagdad.
Dia menyimpulkan dari analisisnya terhadap kasus madrasah tersebut
sebagai berikut: “kedudukan politik didalam Islam sama pentingnya dengan
pendidikan tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil
untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar
Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat menjalankan
syariat. Bila politik berfungsi mengayomi di atas maka pendidikan harus
melakukan pembenahan lewat arus bawah”.
Kutipan diatas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan
dalam Islam tampak demikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan
kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa
memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi pendidikan
untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka.
Menurut Albernetty dan Combe, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek yaitu:
Pembentukan sikap kelompok (group attitude)
Masalah pengangguran (unemployment)
Peranan politik kaum cendekiawan (the political role of the intelligentsia).
Aspek pertama yaitu pembentukan sikap kelompok, dalam arti rakyat Indonesia
telah menjadi korban imperialisme budaya, sehingga mereka cenderung
menginginkan sistem pendidikan secara terpisah, maka dari itu timbul dua
sistem yaitu:
Sistem keagaman Islam
Sistem non keagamaan Islam
Maka lahirlah sekolah Islam, sekolah Kristen dan lain-lain.
Aspek kedua masalah pengangguran, dalam arti dalam dunia politik
seseorang itu dipersyaratkan harus mempunyai pendidikan yang cukup
tinggi karena hanya publik yang terdidiklah yang diminta turut serta
bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Sedangkan bagi mereka yang
berpendidikan rendah pengangguranlah baginya.
Aspek ketiga peranan politik kaum cendekiawan, dalam arti para
cendekiawan mempunyai peranan penting dalam politik, karena merekalah
salah satu yang menjalankan roda pemerintahan dan mereka pulalah yang
mempengaruhi maju mundurnya politik dalam suatu Negara. Karena yang
dinamakan cendekiawan pasti dia adalah orang yang bersal dari kalangan
ilmuan pendidikan yang sangat baik. Sehingga dia bisa berpereb dalam
dunia politik, yang mana proses dan lembaga-lembega pendidikan memiliki
banyak dimensi dan aspek politik. Sedangkan lembaga-lembaga tersebut
mempunyai fungsi penting dalam sistem politik dan terhadap perilaku
politik dalam bentuk yang berbeda-beda.
Adapun salah satu bukti pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu
berupa krisis yang dihadapi oleh Negara secara langsung dan vital, hal
tersebut sangat mempengaruhi sistem pendidikan karena sistem pendidikan:
Menyediakan tenaga kerja terlatih dan menghasilkan pengetahuan teknis untuk sistem ekonomi.
Merupakan mekanisme yang nyaman, yakni dapat digunakan oleh Negara untuk
mendomentrasikan kontrol rasional terhadap kejadian-kejadian ekonomi
melalui perencanaan tenaga kerja dan rasio pengeluaran pribadi dan
publik.
Merupakan agensi penting sosialisasi dalam rangka melegitimasi tatanan ekonomi dan politik.
Merupakan krusial dalam pengembangan motivasi dan komitmen dikalangan generasi muda.
Dari adanya bukti di atas tampak jelas bahwasannya antara politik dan
pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun
pada dasarnya satu sama lain berlawanan arah, akan tetapi mempunyai
satu tujuan. Seperti halnya uang koin, antara lambang mata uang yang
depan dengan yang belakang berbeda arah, akan tetapi kaduanya merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar